Batik Parijotho Perlu Legalitas

0 99

Batik Parijotho Perlu Legalitas

Bupati Sleman Sri Purnomo (SP) menginstruksikan jajarannya di Bagian Hukum segera mermpungkan pembahasan draf peraturan bupati. Hal itu terkait penetapan sinom parijotho salak yang merupakan motif khas Sleman.

Respons spontan ini disampaikan SP saat menemui para perajin batik yang meminta percepatan pengesahan regulasi tersebut kemarin.

SP mengatakan, draf perbup disusun bukan sekadar untuk mencegah klaim daerah lain atas motif khas tersebut. Lebih dari itu, untuk melindungi perajin batik tradisional dari tindakan plagiasi masal.

Sejak awal, motif sinom parijotho salak memang untuk menumbuhkan kegiatan ekonomi kreatif pelaku usaha kecil mikro (UKM) agar tetep eksis dan berkembang.

“Saya minta bagian hukum cekat-ceket selesaikan materi perbup,” pintanya.

SP menegaskan, regulasi disusun untuk menghindari munculnya produk batik printing atau cap bermotif sinom parijotho salak.

Ketua Asosiasi Pembatik Sleman Tanti Syarif mengungkapkan, saat ini telah marak peredaran batik printing dengan motif ikon Sleman tersebut. Bahkan, penjualan produknya secara blak-blakan di berbagai pameran batik. “Produk serupa dari luar Sleman juga banyak beredar,” katanya.

Karena itu, bersama puluhan pembatik tradisional lain, Tanti menghadap bupati untuk menagih janji reguasi. Dia menilai, hanya dengan suatu peraturan peredaran batik yang bukan produksi Sleman bisa diredam. Apalagi, tujuh motif khas belum memiliki sertifikat hak atas kekayaan intelektual (HAKI). Yakni, sinom parijotho salak, semarak salak, belut dan salak, gajah kombinasi parang rusak barong, batik salak, salak pondoh, serta batik salakan.
Soal harga, batik printing lebih bersaing.

Batik tulis sinom parijotho salak dibanderol Rp 450 ribu per lembar. Sedangkan batik printing yang sudah berbentuk kemeja Rp 600 ribu.

Tanti khawatir, jika hal itu dibiarkan justru menyebabkan persaingan tidak sehat. Terutama jika banyak pemain bermodal besar dari luar daerah yang bermain pasar batik Sleman.

Kabag Hukum Hery Dwikuryanto mengakui bahwa pembahasan draf perbup cukup lama. Sebab, banyak materi yang perlu didiskusikan. Agar tak menimbulkan pertentangan dengan regulasi lain. Misalnya, tentang mekanisme produksinya.

Source https://radarjogja.co https://radarjogja.co/2015/06/23/batik-parijotho-perlu-legalitas/
Comments
Loading...